MAMUJU, Mosulbar.com – Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menegaskan komitmennya mendorong pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulbar, Rabu, 25 Juni 2025, di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda Sulbar, Kepala BPN Sulbar Budi Kristiyana, Plh Sekprov Sulbar Herdin Ismail, Balai Kehutanan Wilayah Sulawesi, serta para Kepala OPD Pemprov Sulbar dan anggota gugus tugas reforma agraria.
Dalam sambutannya, Gubernur SDK menekankan pentingnya reforma agraria sebagai langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan, menyelesaikan konflik agraria, dan membuka jalan bagi kemakmuran masyarakat.
“Reforma agraria adalah bagian dari upaya besar kita untuk menciptakan keadilan sosial. Ini harus dikerjakan bersama, termasuk melibatkan TNI-Polri, agar berjalan optimal,” tegas SDK.
Gubernur juga mengapresiasi langkah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar yang telah mencapai 95 persen dari target reforma agraria tahun 2025 pada bulan Juni ini. Ia menyatakan akan mengusulkan peningkatan target dua kali lipat untuk tahun 2026 agar manfaat program ini semakin dirasakan masyarakat.
“Saat saya di DPR RI, saya sangat kritis soal ketidakadilan kepemilikan tanah. Kini, dengan semangat yang sama, saya dukung penuh langkah BPN Sulbar dan program reforma agraria Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BPN Sulbar Budi Kristiyana menyampaikan bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang tak hanya berfokus pada redistribusi tanah, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian konflik agraria.
“memperkuat kepemilikan, pemanfaatan, serta membuka ruang bagi investasi di berbagai sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan pariwisata,” jelas Budi.
Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, reforma agraria di Sulbar diharapkan menjadi fondasi kuat dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Humas Pemprov Sulbar.
Edit: Redaksi.
