terhadap seorang warga yang datang mengurus dokumen administrasi kependudukan di kantor Dukcapil, Selasa (30/9/2025).
Peristiwa tersebut menjadi perbincangan hangat setelah sebuah video rekaman insiden itu beredar luas di media sosial. Dalam video berdurasi singkat tersebut, Robertus terdengar mengucapkan kalimat bernada tinggi kepada seorang pemohon layanan bernama Mamo Gon.
“Keluar kau, apa maumu!” ujar suara yang diduga milik Robertus dengan nada tinggi.
Mendengar hal itu, Mamo Gon tetap menanggapi dengan tenang:
“Saya datang untuk urus dokumen, Pak. Saya tidak maksud apa-apa.”
Pernyataan tersebut memicu kemarahan warga dan netizen. Sejumlah komentar yang muncul di media sosial mengecam tindakan Robertus. Ada yang meminta Bupati Manggarai Timur mencopot jabatan Robertus, bahkan ada yang mendorong agar insiden ini dilaporkan ke pihak berwenang karena dianggap sebagai intimidasi terhadap masyarakat.
Seorang pegawai Dukcapil Manggarai Timur yang enggan disebutkan namanya memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa insiden itu terjadi saat kantor tengah melakukan pembersihan dan perbaikan atap ruang pelayanan akibat kebocoran karena hujan.
“Ketika itu ada seorang pemohon yang masuk ke ruang pelayanan dan duduk di kursi sambil mengisi data dokumen yang dibutuhkan. Pak Kadis meminta dia keluar dari ruangan karena ruangan sedang dibersihkan. Saya kemudian datang menenangkan dan menjelaskan kepada pemohon bahwa tidak ada niat untuk tidak menghargai masyarakat. Kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik,” jelas pegawai tersebut.
Namun, dalam video yang beredar, publik menilai nada bicara Robertus terkesan intimidatif dan tidak menunjukkan etika seorang pejabat publik. Situasi itu diperparah dengan tidak adanya papan informasi atau pemberitahuan tentang renovasi ruang pelayanan, sehingga Mamo Gon masuk dan duduk tanpa mengetahui kondisi ruangan tersebut.
Sejumlah pihak, termasuk tokoh politik di Manggarai Timur, menilai kejadian ini mencoreng citra pelayanan publik.
“Bupati Agas Andreas seharusnya lebih serius mengkaji persoalan yang berulang di instansi publik, terutama Dukcapil. Jika perlu, lakukan evaluasi atau rehabilitasi terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjaga profesionalitas,” ujar salah seorang tokoh politik setempat.
Masyarakat berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan pelayanan publik di Dukcapil Manggarai Timur dapat dilakukan dengan ramah dan menghormati hak pemohon.
Penulis : Usman Alis.
Edit: Redaksi.
0Komentar