PALU, Mosulbar.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Rabu (5/11/2025). Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi daerah terkait kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam hal pembiayaan aparatur sipil negara dan alokasi dana transfer ke daerah (TKD).


Rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Muhiddin M. Said disambut langsung oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.

Dalam pertemuan tersebut, Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDI-P, Agus Ambo Djiwa, mengungkapkan bahwa para kepala daerah menyampaikan sejumlah keluhan dan aspirasi terkait beban keuangan daerah yang semakin berat, terutama dalam hal penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Menurut Agus, para kepala daerah berharap agar pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pembayaran gaji PPPK, karena kondisi fiskal daerah saat ini dinilai tidak mampu menanggung beban tambahan tersebut tanpa mengorbankan program pembangunan dan pelayanan publik.


Selain isu PPPK, kepala daerah juga menyoroti berkurangnya dana transfer ke daerah dan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai berpengaruh langsung terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan program prioritas, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.


“Penurunan dana transfer tersebut dianggap berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program prioritas. Karena itu, kami berharap formula alokasi transfer ke daerah dapat lebih berpihak kepada daerah dengan kemampuan fiskal rendah seperti Sulawesi Tengah,” jelas Agus Ambo Djiwa, yang juga merupakan mantan Bupati Pasangkayu dua periode.


Agus menambahkan, seluruh masukan dari kepala daerah akan menjadi bahan penting dalam pembahasan dan pengambilan keputusan Banggar DPR RI, terutama terkait kebijakan penggajian PPPK, TKD, dan DBH.


Sementara itu, Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Banggar DPR RI tersebut. Menurutnya, dialog terbuka seperti ini menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung tantangan yang dihadapi di lapangan.


“Kunjungan seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar pembangunan bisa berjalan lebih merata dan adil,” ujar Anwar Hafid.


Diharapkan, hasil kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Sulteng ini dapat memperkuat komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang adil, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.(*Red)