MAMUJU, Mosulbar.com – Dalam rangka memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti kegiatan Coaching Klinik Manajemen Risiko SPBE, yang digelar pada Kamis, 26 Juni 2025, di Ruang Konsultasi Lantai I Kantor Inspektorat Provinsi Sulbar.


Kegiatan yang dipandu langsung oleh Tim SPBE Inspektorat ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulbar. Fokus utama coaching klinik ini adalah pendampingan teknis dalam merumuskan dan menyusun manajemen risiko SPBE, sebagai bagian dari upaya pemenuhan Indikator 9 SPBE, yang menjadi salah satu indikator kunci dalam evaluasi implementasi SPBE secara nasional.


Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan, menyatakan bahwa kegiatan ini mencerminkan keseriusan Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga (SDK-JSM) dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang aman, andal, dan berkelanjutan.


“Manajemen risiko SPBE bukan sekadar kewajiban administratif, tapi merupakan fondasi krusial untuk memastikan setiap inovasi digital dapat berjalan efektif tanpa hambatan signifikan,” ujar Bujaeramy.


Ia menambahkan, pengelolaan risiko yang baik sejak awal akan membantu meminimalisir potensi gangguan, menjaga keamanan data, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.


Lebih lanjut, Bujaeramy juga menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mewujudkan implementasi SPBE yang optimal.


“Keberhasilan SPBE adalah tanggung jawab bersama. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang selaras dan kemampuan teknis yang memadai dalam menyusun manajemen risiko. Ini penting untuk memenuhi indikator penilaian dan mendorong kita semua menuju tata kelola pemerintahan digital yang lebih baik,” pungkasnya.


Kegiatan coaching klinik ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemprov Sulbar untuk meningkatkan capaian nilai SPBE, sekaligus mewujudkan reformasi birokrasi yang berbasiskan digitalisasi secara menyeluruh.


Sumber: Humas Pemprov Sulbar 

Edit: Redaksi