Koordinasi BKK 2026, BPKAD Sulbar Tegaskan Pentingnya Sinergi Provinsi dan Kabupaten

 

MAMUJU, Mosulbar.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Plt. Kepala Subbidang Anggaran dan Bina Kabupaten Wilayah I Muhammad Apriady menerima kunjungan koordinasi dari BPKAD Kabupaten Majene terkait anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2026. 

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (25/6/2026).

Melalui koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, diharapkan proses perencanaan serta penganggaran dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. 

Kegiatan koordinasi ini membahas berbagai aspek terkait penganggaran BKK Tahun 2026, termasuk mekanisme pengalokasian anggaran, prioritas program yang akan didukung, serta kesesuaian perencanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diskusi berlangsung konstruktif guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui BKK dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Majene, khususnya dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Tahun 2026. Kami berharap seluruh proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ali Chandra.

Ia menegaskan, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat senantiasa terbuka untuk melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman terkait kebijakan penganggaran BKK Tahun 2026 sehingga pelaksanaan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dapat berjalan lebih terintegrasi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.(Rls)