BPKAD Sulbar Hadiri Pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 Bersama Tim TAPD

 

MAMUJU, Mosulbar.com – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, didampingi Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten Abd. Kudus, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi Syaharuddin, serta para pejabat pengawas pada Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), menghadiri rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Senin (6/7/2026).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana. Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas. Melalui pembahasan KUA-PPAS, pemerintah daerah memastikan arah kebijakan fiskal tahun 2027 disusun secara terukur, efektif, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menyampaikan bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS menjadi fondasi penting dalam mewujudkan APBD yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.

"Pembahasan KUA-PPAS harus dilakukan secara cermat agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, menjaga kesehatan fiskal, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi seluruh anggota TAPD menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas," ujar Ali Chandra.

Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten, Abd. Kudus, menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada penyelarasan arah kebijakan pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah serta penyusunan prioritas belanja yang efektif dan efisien.

Di sisi lain, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, menambahkan bahwa aspek kesinambungan fiskal, proyeksi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan, dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun sebelumnya turut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Melalui rapat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menyusun dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang berkualitas, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan berkelanjutan.(rls)