Dinas Pangan Sulbar Perkuat Pengendalian Inflasi melalui Sharing Discussion dengan Pemprov DKI Jakarta
Kegiatan tersebut sejalan dengan implementasi Panca Daya Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang inovatif, meningkatkan ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, bersama jajaran mengikuti seluruh rangkaian diskusi yang membahas berbagai strategi pengendalian inflasi yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembahasan difokuskan pada pendekatan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Selain itu, juga memperoleh pemaparan mengenai implementasi Info Pangan Jakarta (IPJ) dan Sistem Informasi Pangan Jakarta sebagai instrumen pemantauan harga, stok, dan distribusi pangan secara real time. Sistem tersebut dinilai mampu mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan.
Dalam diskusi bersama Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta, rombongan TPID Sulawesi Barat juga mendapatkan masukan mengenai pentingnya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, pemanfaatan data digital, serta pengembangan kerja sama antardaerah guna menjamin pasokan komoditas strategis dan mengantisipasi gejolak harga.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Perumda Pasar Jaya Unit Kramat Jati untuk melihat secara langsung sistem distribusi pangan di pasar induk. Rombongan mempelajari pengelolaan pasokan, sistem logistik, hingga mekanisme pemantauan harga yang terintegrasi sebagai referensi dalam memperkuat distribusi pangan di Sulawesi Barat.
Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Suyuti Marzuki, mengatakan hasil sharing discussion ini menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem informasi pangan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
"Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk membangun sistem informasi pangan yang semakin baik. Dengan data harga, stok, dan distribusi yang akurat serta diperbarui secara berkala, pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih cepat dan tepat dalam menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan. Sinergi TPID bersama seluruh pemangku kepentingan juga harus terus diperkuat agar pengendalian inflasi berjalan lebih efektif," ujar Suyuti.
Ia menambahkan, hasil kunjungan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui penguatan digitalisasi informasi pangan, peningkatan pemantauan komoditas strategis di seluruh kabupaten, serta pengembangan kerja sama distribusi pangan antarwilayah sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi gejolak harga.
Melalui kegiatan ini, Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersama TPID berharap mampu menghadirkan inovasi pengendalian inflasi yang sesuai dengan karakteristik daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat secara berkelanjutan.(Rls)
