Sulteng Dorong Keadilan DBH untuk Daerah Penghasil Nikel, Morowali dan Morowali Utara Jadi Sorotan
JAKARTA, Mosulbar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Ketua DPRD Sulawesi Tengah melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, untuk menyampaikan aspirasi terkait keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam, khususnya dalam kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulteng menekankan pentingnya melihat kontribusi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara secara lebih utuh dalam kebijakan fiskal nasional. Jumat, 21 Agustus 2026.
Kedua daerah tersebut saat ini tidak hanya dikenal sebagai wilayah penghasil nikel. Morowali dan Morowali Utara telah berkembang menjadi kawasan industri pengolahan berskala besar yang memiliki peran penting dalam mata rantai industri nasional.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan DBH, sehingga kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional dapat diikuti dengan pembagian manfaat yang lebih adil.
Dalam pertemuan dengan Menteri ESDM, disampaikan bahwa ketika suatu daerah telah menjadi bagian dari proses pengolahan sumber daya alam dan mampu memberikan nilai tambah bagi industri nasional, maka kontribusi tersebut semestinya juga tercermin dalam kebijakan fiskal pemerintah pusat.
“Morowali dan Morowali Utara hari ini bukan lagi hanya daerah penghasil nikel. Di sana telah tumbuh industri pengolahan dalam skala besar yang menjadi bagian penting dari rantai industri nasional,” demikian pokok aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Pemprov Sulawesi Tengah berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap posisi daerah penghasil dalam perumusan kebijakan DBH. Hal ini penting agar manfaat dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan hubungan fiskal pusat dan daerah yang lebih berkeadilan, khususnya bagi wilayah yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor sumber daya alam dan industri nasional.(*/red)
