Warga Soroti Rencana Pembangunan Pabrik CPO, Pemkab Diminta Perketat Pengawasan Perizinan dan Dampak Lingkungan
PASANGKAYU, Mosulbar.com - Pemerintah daerah diminta tidak gegabah dalam menyikapi rencana pembangunan pabrik Crude Palm Oil (CPO). Sejumlah aspek penting, mulai dari kelengkapan perizinan, kesesuaian tata ruang, hingga potensi dampak lingkungan, harus dipastikan terpenuhi sebelum proyek tersebut mendapat persetujuan.
Edy Pradana menjelaskan, pendirian industri pengolahan kelapa sawit tidak hanya harus memenuhi ketentuan jarak sektoral kawasan industri, tetapi juga wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota setempat.
Selain itu, pihak perusahaan juga harus memenuhi persyaratan dokumen lingkungan, baik melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita akan melihat terlebih dahulu apakah seluruh persyaratan tersebut sudah dipenuhi sesuai prosedur. Saya juga sudah melakukan konfirmasi ke PTS dan mendapat informasi bahwa izinnya belum ada. Namun, hal ini tetap akan kami telusuri lebih lanjut ke dinas PTS Provinsi," ujar Edy.
Ia menambahkan, pihaknya berencana mengundang seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas persoalan tersebut. Pertemuan itu nantinya juga akan melibatkan sejumlah perwakilan masyarakat agar aspirasi dan kekhawatiran warga dapat didengar secara langsung.
Menurutnya, kepastian mengenai kelengkapan administrasi dan perizinan menjadi hal penting sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut terhadap rencana pembangunan pabrik tersebut.
Di sisi lain, masyarakat menegaskan bahwa pembangunan industri tidak boleh hanya berorientasi pada investasi dan keuntungan ekonomi, sementara risiko pencemaran lingkungan serta dampaknya terhadap kehidupan warga justru diabaikan.
Warga meminta pemerintah daerah bersikap transparan dan tegas dalam melakukan pemeriksaan terhadap seluruh persyaratan perusahaan. Jangan sampai pembangunan pabrik dipaksakan berjalan ketika aspek legalitas dan perlindungan lingkungan belum benar-benar terpenuhi.
Masyarakat juga menyatakan tidak akan tinggal diam apabila aspirasi mereka diabaikan. Jika tidak mendapat tanggapan yang memadai, warga siap menempuh jalur administrasi hingga langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah daerah. Persoalan ini bukan semata-mata tentang menerima atau menolak investasi, melainkan memastikan bahwa setiap kegiatan industri berjalan sesuai aturan, tidak mengorbankan lingkungan, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.(*)
