Dorong Akuntabilitas, Biro PBJ Setda Sulbar Optimalkan Peran PPK melalui Inaproc
MAMUJU, Mosulbar.com - Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital melalui optimalisasi penggunaan Katalog Inaproc.
Pada Rabu, 20 Mei 2026, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Usman, bersama Tim Kerja LPSE yang dipimpin oleh Suhuddin, melaksanakan pendampingan pendaftaran akun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan berlangsung di Kantor Bapperida, dengan fokus pada penguatan kapasitas pengguna dalam hal ini Kepala Bapperida, Amujib sebagai PPK dalam mengakses dan memanfaatkan sistem katalog nasional secara optimal.
Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya konkret dalam mendukung misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Melalui pemanfaatan Katalog Inaproc, proses pengadaan diharapkan semakin transparan, efisien, dan terintegrasi, sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Usman, menegaskan bahwa penguatan kapasitas PPK melalui pemanfaatan platform Inaproc merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi sistem pengadaan yang lebih adaptif dan berbasis data.
“Pendekatan ini tidak semata berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, namun diarahkan untuk membangun ekosistem pengadaan yang terintegrasi, akuntabel, dan mampu menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan daerah. PPK menjadi aktor kunci dalam memastikan setiap proses berjalan efektif, efisien, serta selaras dengan prinsip good governance,” ujarnya.
Optimalisasi Katalog Inaproc diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas proses pengadaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, sejalan dengan visi besar daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing. (Rls)
