Buka Raker DPC APDESI Pasangkayu, Badaruddin Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Integritas Pemerintah Desa
PASANGKAYU, Mosulbar.com – Mewakili Bupati Pasangkayu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dr. Badaruddin, S.Pd., M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Pasangkayu yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Trisakti Pasangkayu, Senin (16/11/2026), dan dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Ketua beserta jajaran pengurus DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu, serta para kepala desa dan seluruh aparatur pemerintah desa.
Dalam sambutannya, Badaruddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Menurutnya, Rakercab dan Bimtek memiliki arti penting dan strategis dalam memperkuat kapasitas aparatur desa, mengingat desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan sekaligus garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian pembangunan di tingkat kabupaten, tetapi juga sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di desa.
"Desa yang maju akan memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan kabupaten. Sebaliknya, apabila tata kelola pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik, maka akan menjadi hambatan bagi pencapaian target pembangunan daerah," ujarnya.
Badaruddin juga mengingatkan bahwa jabatan kepala desa dan seluruh perangkat desa bukan sekadar kedudukan administratif, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, pemerintah, serta Tuhan Yang Maha Esa.
Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh kepala desa dan aparatur pemerintah desa.
Pertama, memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Kepala desa dan seluruh perangkatnya diminta memahami tugas, fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan tertib administrasi.
Kedua, mengelola keuangan dan Dana Desa secara hati-hati serta bertanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran desa merupakan uang negara yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban, harus dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan.
Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan tidak diskriminatif. Kepala desa juga diminta untuk selalu terbuka, mudah ditemui, responsif terhadap keluhan warga, serta tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Keempat, mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
Kelima, menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan. Kepala desa beserta seluruh aparatur pemerintah desa diminta menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta menghindari praktik nepotisme, penyalahgunaan jabatan, pungutan tanpa dasar hukum, dan berbagai tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.
Lebih lanjut, Badaruddin berharap melalui pelaksanaan Rakercab DPC APDESI Kabupaten Pasangkayu tersebut dapat dirumuskan program kerja yang realistis, terukur, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pemerintah desa.
Ia juga mengajak seluruh jajaran APDESI dan pemerintah desa untuk terus membangun komunikasi serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, pemerintah kecamatan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan demikian, kegiatan Rakercab dan Bimtek ini diharapkan tidak hanya menjadi forum penyusunan program kerja organisasi, tetapi juga menjadi momentum peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan integritas aparatur pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*/Red)


