JAKARTA, Mosulbar.com — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Kehutanan untuk membahas berbagai isu strategis sektor kehutanan, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, percepatan program perhutanan sosial, hingga penguatan perlindungan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Dalam rapat tersebut, salah satu Anggota Komisi IV DPR RI, Agus Ambo Djiwa, menegaskan pentingnya penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan hutan lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kebijakan kehutanan harus berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama mereka yang hidup dan menggantungkan ekonomi pada kawasan hutan. Penguatan regulasi dan pengawasan mutlak diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin maupun praktik merusak lingkungan,” tegasnya dalam rapat.

Agus juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pengelolaan hutan, serta menekankan bahwa program perhutanan sosial harus tepat sasaran.

“Program perhutanan sosial jangan hanya selesai di atas kertas. Masyarakat harus benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi, akses lahan yang jelas, dan pendampingan yang memadai,” tambahnya.

Selain itu, ia meminta Kementerian Kehutanan memperketat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan untuk mencegah kebakaran hutan, pembalakan liar, serta konflik lahan yang masih kerap terjadi.

Menteri Kehutanan dalam kesempatan itu menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kehutanan, mempercepat digitalisasi sistem monitoring, serta menindak tegas pelanggaran di lapangan.

Rapat kerja ditutup dengan kesepakatan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, pengawasan terpadu, dan penyusunan langkah strategis menghadapi tantangan pengelolaan hutan nasional ke depan.(**)