PASANGKAYU, Mosulbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu menggelar audiensi bersama insan pers di ruang Komisi I DPRD Pasangkayu, Senin (18/2/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan peran media sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan dan mendorong transparansi pemerintahan daerah.

Audiensi dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pasangkayu, Muh Dasri, dan dihadiri anggota DPRD Arham Bustaman, Lubis, Ersad, serta Adi Nurcahyo. Sejumlah perwakilan media lokal turut hadir untuk menyampaikan pandangan dan masukan terkait hubungan kemitraan antara pers dan lembaga legislatif.

Dalam forum tersebut, Arham Bustaman menegaskan pentingnya keterlibatan media sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bambarasa itu menilai, insan pers harus memahami berbagai persoalan daerah dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional demi mendorong kemajuan Pasangkayu.

Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawal proyek-proyek pembangunan yang bermasalah agar menjadi perhatian publik dan pemerintah.

“Bukan alasan efisiensi anggaran lalu media dikucilkan. Media adalah pilar pembangunan daerah,” tegas Arham.

Ia juga menyoroti persoalan layanan rumah sakit serta kesejahteraan masyarakat yang setiap tahun dianggarkan, namun masih menyisakan berbagai persoalan. Karena itu, peran pengawasan media dinilai sangat dibutuhkan untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Arham menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, media harus tetap berpegang pada kaidah jurnalistik dan menjaga profesionalisme. Ia bahkan menyebut kerja media sebagai bagian dari perjuangan untuk kepentingan masyarakat luas.

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRD Muh Dasri menyebut media sebagai “CCTV pemerintah”. Menurutnya, media memiliki fungsi penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mengingatkan ketika terdapat kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Fungsi DPRD dan media hampir sama, yakni sebagai pengawas dan pengingat pemerintah,” ujar Dasri. Ia juga mengingatkan agar media tetap menjalankan peran kontrol secara independen meskipun mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

Anggota DPRD Lubis menambahkan bahwa media harus tetap menyampaikan kebenaran kepada publik, meskipun terasa pahit. Ia menekankan pentingnya etika profesi serta menghindari praktik pemberitaan yang tidak berimbang.

Sementara itu, Ersad mendorong agar media tetap berfungsi sebagai sistem peringatan dini (warning system) terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai keliru. Di sisi lain, media juga diharapkan memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang berhasil.

Dalam kesimpulan audiensi, DPRD Pasangkayu menyatakan komitmennya untuk mendorong dukungan anggaran bagi media serta mengagendakan rapat lanjutan bersama pihak terkait guna memperkuat sinergi. DPRD juga merencanakan pembentukan media center di Sekretariat DPRD sebagai sarana mempererat komunikasi dan koordinasi dalam mengawal pembangunan daerah.

Perwakilan insan pers yang hadir, Darmawan, mengapresiasi diskusi terbuka tersebut. Ia berharap pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat fungsi kontrol sosial media di Pasangkayu.

“Semoga dengan pertemuan ini, fungsi sosial kontrol media semakin ditingkatkan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Red)